Imigrasi Gerebek Markas Investasi Bodong di Ungasan, 28 WNA Kamerun hingga Georgia Menanti Deportasi

Daftar isi

01

Operasi Gabungan di Ungasan

02

Pembagian Peran dan Izin Tinggal

03

Pengawasan Kawasan Wisata Diperketat

04

Apa Artinya bagi Calon Nasabah Investasi dan Trading

Operasi Gabungan di Ungasan

Petugasi memeriksa 28 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat investasi bodong bermarkas di sebuah kawasan permukiman di Ungasan, Kabupaten Badung, Bali. Seluruhnya akan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian, menurut laporan ANTARA Bali.

Penangkapan berlangsung dalam operasi gabungan Imigrasi Ngurah Rai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, dan Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah (Polda) Bali pada Kamis, 5 November 2026. Operasi itu berawal dari informasi intelijen yang mengidentifikasi sebuah lokasi yang diduga dijadikan markas kegiatan ilegal oleh puluhan WNA tersebut.

Kepala Imigrasi Ngurah Rai Muhamad Novyandri merinci, dari 28 orang yang diperiksa, 24 di antaranya warga negara Kamerun, tiga warga Turkmenistan, dan satu warga Georgia.

“Kami tidak akan biarkan warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal ataupun bekerja secara ilegal di Indonesia,” kata Novyandri di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis, seperti dikutip ANTARA.

Menurut pemberitaan Radar Buleleng, hunian di kawasan Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, itu disinyalir menjadi markas jaringan investasi fiktif skala internasional.

Penggerebekan bermula dari deteksi intelijen keimigrasian atas aktivitas mencurigakan sekelompok warga asing di wilayah pariwisata tersebut, dan hasilnya 28 WNA diamankan dalam operasi tangkap tangan.

Pembagian Peran dan Izin Tinggal

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kegiatan itu dijalankan secara terorganisasi dengan pembagian tugas yang jelas.

Seorang warga negara Georgia berperan sebagai manajer, 24 warga Kamerun bertugas sebagai operator sekaligus admin situs atau sistem, dan tiga warga Turkmenistan disiagakan sebagai petugas keamanan untuk menjaga lokasi markas.

Dari pemeriksaan data keimigrasian, sebagian besar dari mereka memegang izin tinggal kunjungan multiple-entry indeks D12, kecuali tiga orang yang izin tinggalnya sudah tidak aktif.

Menurut Radar Buleleng, izin jenis itu seharusnya diperuntukkan bagi aktivitas wisata atau kunjungan bisnis terbatas, bukan untuk bekerja atau menjalankan operasi bisnis di Indonesia. Tiga orang di antaranya bahkan tercatat memegang izin tinggal yang sudah kedaluwarsa.

Dugaan penyalahgunaan izin tinggal dan pemberian keterangan tidak benar dalam proses memperoleh visa atau izin tinggal menjadi dasar penerapan tindakan administratif keimigrasian.

Radar Buleleng juga menyebut adanya indikasi manipulasi keterangan saat mengajukan permohonan visa. Saat ini seluruh WNA ditempatkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Ngurah Rai menunggu pendeportasian dilaksanakan.

Novyandri menegaskan pihaknya telah melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap 28 orang asing tersebut dan akan memprosesnya sesuai ketentuan. “Kami akan menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing,” ucapnya.

Pengawasan Kawasan Wisata Diperketat

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali Ramdhani menegaskan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing akan terus diperkuat, khususnya di kawasan pariwisata Bali.

Ia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan Direktorat Reserse Siber Polda Bali dan menyebut penindakan ini sebagai bagian dari komitmen memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian, sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi.

“Kami mendukung penuh pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun, tidak ada ruang bagi warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal, melanggar hukum, atau melakukan aktivitas yang dapat merusak citra pariwisata Bali,” kata Ramdhani.

Menurutnya, penegakan hukum keimigrasian merupakan bagian dari komitmen Imigrasi dalam menjaga kualitas pariwisata dan keamanan di Indonesia.

Apa Artinya bagi Calon Nasabah Investasi dan Trading

Kasus ini memperlihatkan bahwa operasi investasi atau trading yang menawarkan imbal hasil tinggi bisa dijalankan dari sebuah hunian di kawasan wisata, dengan pembagian kerja rapi antara manajer, operator, admin situs, dan petugas keamanan.

Bagi pembaca yang masih awam soal valuta asing, istilah investasi bodong merujuk pada penawaran investasi yang tidak memiliki izin usaha resmi, sehingga dana nasabah tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas.

Dalam konteks pasar valuta asing, broker atau pengelola dana yang sah biasanya terdaftar pada otoritas pengawas dan memiliki izin usaha yang dapat diperiksa. Keberadaan izin tinggal dan izin kerja yang sesuai bagi pihak asing yang mengelola dana juga menjadi indikator penting, karena izin kunjungan wisata tidak membenarkan kegiatan bekerja atau menjalankan bisnis di Indonesia.

Pemeriksaan keimigrasian semacam ini menunjukkan bahwa operasi yang melanggar aturan dapat dihentikan aparat, sehingga calon nasabah perlu memastikan legalitas perusahaan sebelum menyerahkan dana.

Imigrasi menegaskan bahwa penindakan terhadap 28 WNA tersebut merupakan bagian dari penguatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di Bali.

Seluruh proses pendeportasian kini menunggu pelaksanaan, sementara kasus dugaan investasi bodong yang bermarkas di Ungasan tetap menjadi perhatian otoritas keimigrasian dan kepolisian.