Ikhtisar:OJK menyiapkan aplikasi anti-scam untuk memeriksa nomor telepon, tautan, dan rekening sebelum bertransaksi. Aplikasi masih di tahap sandbox dan laporan penipuan IASC tembus 737.686.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aplikasi anti-scam yang memungkinkan masyarakat memeriksa nomor telepon, tautan, hingga rekening tujuan transfer sebelum bertransaksi. Aplikasi ini masih berada di tahap sandbox (lingkungan uji coba terbatas) dan digadang menjadi pintu masuk pengecekan cepat bagi konsumen yang diterpa tawaran mencurigakan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono menyampaikan rencana itu dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11). Ia menyebut aplikasi tersebut dirancang untuk menjawab pertanyaan yang paling sering muncul di tengah masyarakat.
“Kami akan melaunch anti-scam apps. Tujuannya adalah memberikan jawaban kepada masyarakat ketika mereka harus bertanya. Bertanya mengenai ini telepon legal atau ilegal, link ini palsu atau tidak palsu, dan yang paling penting juga ini rekeningnya aman atau rekening yang sudah kena scam,” ujar Dicky, seperti dikutip CNN Indonesia.
Daftar isiFungsi Pemeriksaan dan Rencana Integrasi Data
Aplikasi ini dirancang agar masyarakat bisa memastikan apakah nomor telepon yang menghubungi mereka legal atau ilegal, apakah tautan yang diterima palsu, serta apakah rekening tujuan transfer terindikasi aman atau pernah dipakai untuk penipuan. Pada tahap awal, menurut ANTARA, fokusnya adalah membantu masyarakat memeriksa legalitas suatu entitas serta menilai apakah entitas atau layanan tersebut aman.
Aplikasi juga diharapkan membantu masyarakat membedakan daftar hitam (blacklist) dan daftar putih (whitelist) ketika memeriksa suatu entitas atau penawaran jasa keuangan. Bagi pembaca yang belum akrab dengan istilah ini, blacklist adalah daftar pihak yang dicurigai atau dilarang, sedangkan whitelist adalah daftar pihak yang dianggap sah.
Sistem aplikasi akan terhubung dengan sejumlah basis data milik lembaga terkait. Cakupannya meliputi daftar hitam nomor telepon dari sektor telekomunikasi, informasi rekening dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta data dari asosiasi, OJK, dan Bank Indonesia. Dicky menilai integrasi data diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang lebih lengkap sebelum bertransaksi.
Ke depan, aplikasi berpotensi dilengkapi teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk melakukan analisis jaringan penipuan. “Nanti kalau sudah terhubung semua, bisa kita tambahkan dengan AI yang bisa melakukan network analysis,” kata Dicky. Menurut ANTARA, aplikasi juga akan diintegrasikan dengan data dari seluruh kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).
Pengembangan aplikasi tidak hanya mengandalkan anggaran internal OJK. Dicky menyebut pengembangannya turut memperoleh bantuan dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan Gates Foundation. Ia berharap pengembangan berjalan bertahap dengan memperluas integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga.
Lonjakan Laporan Penipuan di IASC
Dorongan utama di balik aplikasi ini adalah meningkatnya laporan penipuan digital. Dicky mengungkapkan jumlah laporan yang masuk sejak kehadiran Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) melonjak dari sekitar 18 ribu menjadi lebih dari 700 ribu dalam kurun waktu sekitar dua tahun. “Dalam jangka waktu dua tahun lewat sedikit, dari 18 ribu ketika ada IASC, sekarang ini laporannya sudah lebih dari 700 ribu,” ungkapnya.
Data ANTARA memberikan rincian lebih spesifik. IASC menerima 737.686 laporan penipuan keuangan sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga data per 28 Oktober 2026. Sebanyak 347.130 laporan disampaikan korban melalui pelaku usaha sektor keuangan, seperti bank dan penyedia sistem pembayaran, lalu dimasukkan ke sistem IASC, sedangkan 390.556 laporan dilaporkan langsung oleh korban.
Jumlah rekening yang dilaporkan mencapai 1.471.112 dan sebanyak 743.589 di antaranya telah diblokir. Total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp967,5 miliar, sementara dana yang berhasil dikembalikan tercatat Rp208,9 miliar dari rekening pada 24 bank yang digunakan pelaku penipuan. IASC juga menemukan 188.798 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban.
Ekosistem Transaksi yang Rumit bagi Konsumen
Menurut Dicky, penanganan penipuan digital semakin kompleks karena satu transaksi dapat melibatkan banyak pihak. Ekosistem itu mencakup perbankan, penyedia jasa sistem pembayaran, payment gateway (gerbang pembayaran), merchant, agregator merchant, platform digital, perusahaan telekomunikasi, hingga vendor pihak ketiga.
Kondisi tersebut membuat konsumen kerap kesulitan menentukan pihak yang harus dihubungi ketika mengalami masalah atau kehilangan uang. “Bagi industri, ini adalah ekosistem. Tapi bagi konsumen, mereka hanya lihat satu pengalaman. Pengalaman kehilangan uang,” kata Dicky. Ia menilai konsumen tidak seharusnya dibebani memahami seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi ketika terjadi penipuan.
Konsumen, lanjutnya, membutuhkan kejelasan soal tempat mengadu, pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme pemulihan hak dan pengembalian dana. Dicky menegaskan perlindungan konsumen tidak cukup hanya mengandalkan penanganan pengaduan setelah masyarakat menjadi korban.
“Pengaduan adalah titik ketika konsumen sudah mengalami masalah. Itu terlambat. Pelindungan yang efektif itu bekerja jauh sebelum itu. Harus lebih proaktif di depan,” ujarnya.
Ia juga meminta industri jasa keuangan memperkuat keamanan transaksi dan data, menyampaikan informasi serta biaya secara transparan, dan memastikan konsumen diperlakukan adil. Dalam pandangannya, industri menjadi lini pertahanan pertama perlindungan konsumen, otoritas berperan sebagai lini kedua, dan aparat penegak hukum menjadi lini ketiga ketika persoalan masuk ke ranah hukum.
Pada hari yang sama, Bank Indonesia dan OJK meresmikan pelaksanaan Geber PK 2027 yang difokuskan pada tiga pilar, yakni empowered consumer, stronger protection, dan collaborative action.
Kedua lembaga juga menandatangani petunjuk pelaksanaan (juklak) terkait Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sistem Keuangan sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Dicky menjelaskan pembentukan LAPS SK merupakan amanat UU P2SK yang mengarahkan penyatuan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran dalam satu lembaga.
Juklak tersebut menjadi pedoman koordinasi OJK dan BI dalam membangun perlindungan konsumen terintegrasi, mencakup aspek kelembagaan, pelaporan, pengenaan sanksi, pemberian perintah tertulis, hingga pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga.
Dicky menegaskan perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab bersama seluruh pelaku ekosistem keuangan digital, bukan hanya OJK dan BI. Bagi masyarakat yang masih awam soal transaksi digital, kehadiran alat pemeriksaan semacam ini menjadi relevan karena keputusan mengirim uang kerap diambil cepat, sementara pengecekan keabsahan pihak penerima sering terlewat.

