Pelanggaran BERAT ! OJK Cabut Izin dan Denda Rp2,57 Miliar, 20 Reksa Dana Wajib Dibubarkan

Mengutip pemberitaan di berbagai media online nasional sejak Selasa (3/11/2026), sanksi itu mencakup denda miliaran rupiah, larangan menduduki jabatan di sektor jasa keuangan, hingga pencabutan izin usaha, dengan total 20 produk reksa dana diperintahkan dibubarkan.

Keputusan untuk kedua perusahaan ditetapkan pada tanggal berbeda. Sanksi bagi Aurora Asset Management ditetapkan pada 30 Oktober 2026, sedangkan pencabutan izin usaha Pratama Capital ditetapkan pada 14 Oktober 2026. OJK menyatakan pertimbangan sanksi mencakup peran dan keterlibatan masing-masing pihak dalam pelanggaran, sekaligus dimaksudkan memberi efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan.

Daftar isi

01

Denda Rp2,57 Miliar dan Lima Reksa Dana Aurora

02

Izin Usaha Pratama Capital Dicabut, 15 Reksa Dana Dibubarkan

03

Mengapa Kasus Ini Penting bagi Investor Ritel

Denda Rp2,57 Miliar dan Lima Reksa Dana Aurora

Aurora Asset Management dikenai denda Rp2,57 miliar dan instruksi tertulis untuk membubarkan lima instrumen investasi, yaitu Reksa Dana Aurora SMC Equity, Reksa Dana Syariah Aurora Syariah Saham Amanah, Reksa Dana Aurora Dana Ekuitas, Reksa Dana Syariah Aurora Sharia Equity, dan Reksa Dana Aurora Equity.

OJK memberi tenggat paling lambat enam bulan sejak surat sanksi ditetapkan, dan manajemen perusahaan wajib melaporkan perkembangan pemenuhan instruksi tersebut kepada OJK.

Dalam proses pembubaran, OJK juga meminta bank kustodian reksa dana terkait menjalankan pembubaran sesuai kewenangannya. OJK menyatakan dapat menjatuhkan tindakan administratif tambahan bila diperlukan untuk memastikan proses itu berjalan sesuai ketentuan.

Pelanggaran yang ditemukan OJK pada Aurora Asset Management cukup beragam. Perusahaan tidak memenuhi permohonan pencairan dana (redemption) nasabah Reksa Dana Aurora Equity, tidak menyesuaikan komposisi portofolio ketika kepemilikan pada satu pihak melebihi 10% nilai aktiva bersih (NAB), dan membiarkan kepemilikan satu pihak melebihi 20% NAB pada Aurora Equity serta Aurora Syariah Saham Amanah.

Perusahaan juga tidak membubarkan sejumlah produk reksa dana yang seharusnya dibubarkan, antara lain Aurora Dana Ekuitas, Aurora Syariah Saham Amanah, Aurora ETF FTSE Indonesia ESG, Aurora Likuid, dan Aurora Likuid Syariah.

OJK juga menemukan praktik pemasaran yang menjanjikan imbal hasil tertentu kepada nasabah atau calon nasabah. Dalam pengelolaan investasi, Aurora dinilai tidak mengutamakan kepentingan reksa dana, antara lain melalui transaksi silang antar-reksa dana di luar rentang harga bursa dan transaksi dengan pihak terafiliasi yang tidak memakai harga terbaik yang tersedia.

Perusahaan pun menggunakan tenaga pemasar atau tenaga referral yang tidak memiliki izin sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) maupun Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD), tanpa perjanjian tertulis.

Sanksi juga menyasar pihak perorangan. Pemegang saham Aurora Asset Management, Piter Rasiman, dilarang menjadi dewan komisaris, direksi, pemegang saham, maupun pengurus perusahaan di sektor jasa keuangan selama 20 tahun sejak surat sanksi ditetapkan.

Direktur Utama Aurora, Ferra, dikenai denda Rp610 juta dan diperintahkan melaksanakan pembubaran reksa dana sesuai instruksi OJK. Direktur Manuel Manahan Maleaki juga dikenai denda Rp610 juta dan diperintahkan membantu pelaksanaan pembubaran.

Keduanya dilarang menjadi direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham Aurora setelah proses pembubaran seluruh reksa dana selesai.

Izin Usaha Pratama Capital Dicabut, 15 Reksa Dana Dibubarkan

Untuk Pratama Capital, OJK mencabut izin usaha perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

Pemberitahuan sanksi tertuang dalam pengumuman bernomor PENG-8/PM.1/2026 yang ditandatangani Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo Harahap.

Keputusan ini diambil setelah OJK menemukan pelanggaran dalam tata kelola perusahaan, pengelolaan investasi, hingga pemenuhan kewajiban pelaporan.

OJK menemukan praktik rangkap jabatan yang berlangsung lama. Direktur Utama Pratama Capital merangkap sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset, sementara fungsi manajemen kepatuhan, risiko, dan audit internal juga merangkap dengan tim pengelola investasi.

Perusahaan tidak memperbarui dan melaksanakan strategi manajemen risiko sejak 2020, tidak memiliki Komisaris Independen sejak 2019, dan baru mengajukan calon Komisaris Independen kepada OJK pada 25 Agustus 2023.

Dalam pengelolaan portofolio, Pratama Capital tidak melepas efek milik pihak terafiliasi sesuai tenggat waktu dan membiarkan komposisi saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) pada sejumlah produk reksa dana melebihi batas 10% dari NAB.

OJK menilai pengelolaan investasi tidak dijalankan dengan prinsip profesionalisme dan perlindungan aset nasabah, tercermin dari dokumentasi atau kertas kerja yang tidak memadai serta keputusan investasi yang tidak didasarkan pada pertimbangan rasional.

Perusahaan juga tidak melakukan evaluasi berkala terhadap penunjukan perantara pedagang efek (PPE), bahkan mengeksekusi lebih dari 30% total nilai transaksi efek melalui satu PPE selama 2023 dan 2024.

Pada produk syariah, Pratama Capital mengelola reksa dana tanpa Dewan Pengawas Syariah dan tidak menerapkan prinsip syariah di pasar modal sesuai ketentuan.

OJK mencatat pula 17 laporan pengakhiran Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dengan nasabah yang tidak dilaporkan sesuai tenggat, tidak disampaikannya laporan penilaian profil likuiditas aset dan kewajiban produk investasi serta laporan stress test untuk periode April dan Mei 2026, dan keterlambatan laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan periode 2026.

Seiring pencabutan izin usaha, OJK memerintahkan Pratama Capital membubarkan 15 produk reksa dana, yaitu Pratama Dana Alpha Saham, Pratama Dana Atraktif Saham, Pratama Dana Cemerlang Saham, Pratama Dana Gemilang Saham, Pratama Dana Mantap Saham, Pratama Dana Campuran, Pratama Dana Saham Unggulan, Pratama Dana Dinamis Saham, Pratama Saham, Pratama Investa Mandiri Saham, Pratama Syariah, Pratama Pendapatan Tetap, Pratama Dana Maksimum Saham, Pratama Dana Optimum Saham, dan Dana Pratama Ekuitas.

Perusahaan diminta kooperatif mendukung bank kustodian yang ditunjuk OJK dalam pelaksanaan pembubaran.

Tiga pengurus Pratama Capital juga dikenai sanksi. Direktur Utama Iwan Margana dicabut izinnya sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan dilarang menjadi anggota dewan komisaris, direksi, maupun pengurus perusahaan di sektor jasa keuangan selama lima tahun sejak keputusan ditetapkan.

Dua direktur lainnya, Alfa Sri Aditya dan Janto Supandi, masing-masing juga dicabut izin WMI-nya dan dilarang menduduki jabatan serupa selama dua tahun. OJK menyatakan ketiganya terbukti menjadi pihak yang menyebabkan perusahaan melakukan pelanggaran.

Mengapa Kasus Ini Penting bagi Investor Ritel

Reksa dana adalah wadah yang menghimpun dana banyak investor untuk dikelola manajer investasi, dan nilainya dihitung lewat NAB (nilai aktiva bersih), yaitu total aset dikurangi kewajiban dibagi jumlah unit penyertaan.

Bagi pemula, kasus ini memperlihatkan sejumlah titik rawan yang perlu dicermati: janji imbal hasil tertentu, tenaga pemasar tanpa izin, dan pelanggaran batas kepemilikan pada satu pihak atau satu efek. Ketentuan batas 10% dan 20% NAB dirancang agar dana kelolaan tidak terlalu terkonsentrasi pada satu pihak.

Pembubaran reksa dana bukan berarti dana investor otomatis hilang. Prosesnya dijalankan bersama bank kustodian, yaitu pihak yang menyimpan dan mengadministrasikan aset reksa dana secara terpisah dari manajer investasi.

OJK dalam kasus Aurora memberi tenggat enam bulan dan mewajibkan pelaporan berkala, sementara untuk Pratama Capital menekankan kerja sama dengan kustodian yang ditunjuk. Bagi pembaca yang memantau pasar valuta asing, peristiwa ini merupakan bagian dari penegakan tata kelola di pasar keuangan domestik, bukan sinyal arah pergerakan rupiah.

Kedua kasus juga menunjukkan bahwa sanksi OJK tidak berhenti pada perusahaan. Larangan menduduki jabatan di sektor jasa keuangan, mulai dari dua tahun hingga 20 tahun, menyasar individu yang dinilai bertanggung jawab. Langkah ini menjadi rujukan bagi investor untuk memeriksa rekam jejak pengelola dana dan memastikan produk yang ditawarkan dijual melalui pihak yang memiliki izin.