OJK Awasi Ketat Gagal Bayar 3 Fintech Lending: Dari Jerat Pidana Crowde s/d Pemulihan Dana Akseleran

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terus memantau secara ketat penanganan krisis pendanaan bermasalah yang menimpa tiga penyelenggara teknologi finansial pinjaman daring (fintech peer to peer lending), yaitu;

PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran), PT Crowde Membangun Bangsa (Crowde), dan PT Lunaria Annua Teknologi (KoinP2P).

Sebagaimana dilaporkan Kontan, regulator sektor jasa keuangan tersebut menempatkan prioritas tertinggi pada percepatan penyelesaian portofolio serta pengembalian dana milik para pemberi pinjaman (lender) yang hingga kini masih tertahan di tengah berbagai kendala operasional dan proses hukum.

Bagi masyarakat awam maupun pemula di pasar keuangan, dinamika yang berlangsung pada industri fintech lending atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi merupakan indikator penting dalam membaca stabilitas sistem keuangan domestik.

Masalah gagal bayar yang melanda sejumlah platform pembiayaan bukan merupakan pemicu langsung fluktuasi nilai tukar rupiah di pasar valuta asing.

Namun, peristiwa semacam ini menjadi sentimen yang mencerminkan profil risiko kredit, tingkat kepatuhan regulasi, serta efektivitas pengawasan di industri keuangan nonbank nasional.

Daftar isi

01

Pengawasan OJK dan Mekanisme Transparansi bagi Pemberi Dana

02

Perkembangan Kasus Akseleran: Penurunan Tagihan dan Indikasi Kecurangan

03

Pencabutan Izin Crowde dan Jerat Perkara Pidana Peminjam Fiktif

04

Penunjukan Caretaker KoinP2P dan Pembatasan Penyaluran Kredit Baru

Pengawasan OJK dan Mekanisme Transparansi bagi Pemberi Dana

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menegaskan sikap regulator tersebut melalui lembar jawaban tertulis Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK pada Kamis (8/10/2026).

Agusman menyatakan bahwa otoritas berfokus penuh dalam mengawal penyelesaian kewajiban para penyelenggara pinjaman daring kepada pihak penyedia modal.

Pengawasan ketat diterapkan demi memastikan hak finansial masyarakat yang bertindak sebagai investor pembiayaan tidak terabaikan dalam proses restrukturisasi maupun proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Untuk menjamin keterbukaan informasi kepada publik dan para investor, OJK menyampaikan bahwa pihak penyelenggara memiliki ruang untuk menyelenggarakan forum koordinasi resmi berupa Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD).

Forum RUPD berfungsi sebagai sarana musyawarah formal antara manajemen platform dan para lender guna menjelaskan kondisi nyata pengembalian portofolio, hambatan likuiditas, serta langkah penagihan yang sedang ditempuh.

Agusman menerangkan bahwa pelaksanaan RUPD tersebut disesuaikan dengan ketentuan regulasi yang berlaku serta kondisi faktual yang dihadapi oleh masing-masing penyelenggara pembiayaan bermasalah.

Penyelenggaraan komunikasi melalui forum resmi menjadi instrumen perlindungan konsumen yang penting di industri teknologi finansial.

Ketika platform pendanaan menghadapi kendala pengembalian dari debitur, ketidakpastian informasi dapat menimbulkan kepanikan di kalangan pemodal ritel.

Melalui pemantauan yang konsisten, OJK mengarahkan setiap pengelola platform untuk bertanggung jawab secara kelembagaan dan memberikan kejelasan mengenai rencana kerja pemulihan dana pinjaman secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perkembangan Kasus Akseleran: Penurunan Tagihan dan Indikasi Kecurangan

Dalam penanganan masalah yang dialami oleh PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran), OJK telah meminta pihak manajemen untuk mengoptimalkan seluruh upaya pemulihan aset (asset recovery) secara terbuka dan transparan.

Upaya pemulihan aset ini mencakup langkah pelacakan jaminan, eksekusi penagihan, hingga realisasi penerimaan pembayaran dari pihak peminjam yang menunggak.

Agusman menjelaskan bahwa transparansi dan optimalisasi pemulihan aset tersebut diwajibkan agar nominal pengembalian dana kepada para lender dapat dicapai semaksimal mungkin.

OJK mencatat bahwa indikasi pembayaran dana dari pihak Akseleran kepada para pemberi pinjaman sudah mulai terlihat dalam catatan pembukuan pembiayaan.

Hal tersebut terkonfirmasi dari pergerakan nilai outstanding pendanaan, yakni total sisa saldo penyaluran pinjaman yang tercatat dan belum dilunasi.

Berdasarkan data regulator per April 2026, nilai outstanding pendanaan Akseleran tercatat berada di level Rp 208 miliar.

Angka tersebut mencerminkan penurunan yang cukup substansial jika dibandingkan dengan posisi pada April 2025 yang sempat mencapai sebesar Rp 395,67 miliar, yang menandakan berlangsungnya proses pengembalian cicilan dana kepada pihak lender.

Kendati menunjukkan penyusutan saldo tagihan, Akseleran hingga saat ini masih berada di bawah sanksi administratif berupa Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang dijatuhkan oleh OJK.

Permasalahan macetnya pembayaran pinjaman di platform ini berakar dari situasi pada Maret 2025, ketika enam debitur (borrower) secara bersamaan mengalami kegagalan dalam melunasi kewajiban pinjaman mereka.

Menghadapi situasi tersebut, pihak Akseleran berupaya melakukan berbagai penagihan langsung serta menempuh langkah hukum formal terhadap enam peminjam bermasalah tersebut.

Di sisi lain, proses penanganan terhadap Akseleran tidak hanya berhenti pada penagihan perdata biasa. OJK mengonfirmasi adanya indikasi dugaan kecurangan (fraud) dalam tata kelola penyaluran pembiayaan di internal platform tersebut.

Agusman menegaskan bahwa pihak otoritas pengawas saat ini masih terus menindaklanjuti temuan indikasi fraud tersebut secara saksama, termasuk dengan membawa dan memproses perkara tersebut melalui mekanisme penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pencabutan Izin Crowde dan Jerat Perkara Pidana Peminjam Fiktif

Langkah penindakan yang jauh lebih keras diambil OJK terhadap PT Crowde Membangun Bangsa (Crowde).

Otoritas pengawas telah resmi mencabut izin usaha Crowde sebagaimana tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-68/D.06/2025 yang diterbitkan pada 6 November 2025.

Sanksi pembatalan izin usaha ini diberlakukan setelah Crowde dinyatakan melanggar kewajiban batas modal minimum ekuitas senilai Rp 12,5 miliar serta ketentuan lain dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yang diperparah oleh pemburukan kinerja operasional dan layanan terhadap masyarakat.

Selain penegakan sanksi administratif berupa pencabutan legalitas operasional, OJK juga telah menyelesaikan proses penyidikan perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang melibatkan institusi Crowde serta pimpinan tertingginya, yaitu Direktur Utama (CEO) sekaligus pemegang saham berinisial YS (Yohanes Sugihtononugroho).

Berkas perkara pidana tersebut mencakup dugaan pelanggaran tindak pidana usaha jasa pembiayaan serta tindak pidana perbankan yang berlangsung sepanjang kurun waktu Januari 2023 hingga September 2024.

Penyidikan yang dilakukan oleh OJK mengungkap adanya praktik manipulasi dan rekayasa administratif dalam bentuk dugaan pencatatan palsu terkait penyaluran dana para pemberi pinjaman.

Dalam laporannya, manajemen diduga menyalurkan pendanaan kepada 62 mitra atau peminjam fiktif yang dimasukkan ke dalam Sistem Pusat Data Fintech Lending (PUSDAFIL) milik OJK.

Sistem pelaporan tersebut dimanipulasi seakan-akan puluhan mitra tersebut benar-benar menerima kucuran pinjaman dana yang sah, dengan total nilai penyaluran fiktif mencapai kurang lebih Rp 12 miliar, sehingga tersangka disangkakan melanggar pasal pidana berlapis.

Penunjukan Caretaker KoinP2P dan Pembatasan Penyaluran Kredit Baru

Perkembangan hukum yang kompleks turut dialami oleh PT Lunaria Annua Teknologi (KoinP2P). OJK menginformasikan bahwa manajemen KoinP2P telah menunjuk serta memberikan kuasa kepada penanggung jawab sementara (caretaker) untuk menjalankan kepengurusan operasional perusahaan.

Penunjukan caretaker ini dilakukan menyusul langkah hukum tegas dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta yang melakukan penahanan terhadap tiga petinggi KoinP2P terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana pinjaman.

Agusman menjelaskan bahwa OJK terus memantau proses penyelesaian masalah di internal KoinP2P melalui peran caretaker yang telah ditunjuk tersebut. Fokus utama pengawasan tetap tertuju pada realisasi penyelesaian kewajiban pembayaran kepada para lender.

Selain itu, caretaker memiliki mandat resmi untuk menjalankan fungsi pelayanan pengaduan konsumen secara aktif, serta wajib menyediakan jalur komunikasi transparan agar para pemberi pinjaman dapat memantau perkembangan dana mereka sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh regulasi perundang-undangan.

Terkait operasional harian, OJK menegaskan bahwa aktivitas kantor KoinP2P saat ini tetap berjalan dalam kapasitas terbatas untuk mengelola portofolio yang ada dan melayani nasabah.

Namun, entitas fintech lending ini dilarang keras menyalurkan pembiayaan baru karena telah dijatuhi sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sejak 29 Mei 2026.

Di samping pembatasan tersebut, OJK menginstruksikan KoinP2P untuk menuntaskan tindak lanjut hasil audit pemeriksaan, memperkuat tata kelola risiko, menegakkan kepatuhan hukum, mempertebal permodalan ekuitas, dan memprioritaskan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mengedepankan asas pelindungan konsumen.