Indra Kenz Bebas Bersyarat, Komisi XIII DPR Pertanyakan Dasar Asesmennya

Kritik itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Rieke menyoroti dua hal sekaligus: pembebasan bersyarat Indra Kenz, dan bahan paparan Ditjen Pas yang dinilainya tidak terbuka.

Dalam paparan itu hanya nama terpidana kasus pidana umum Ferdy Sambo yang dicantumkan. Sebanyak 33 nama warga binaan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dan 21 peserta asimilasi tidak dirinci. Salah satu nama yang tidak muncul adalah terpidana korupsi tata niaga timah, Harvey Moeis.

Komisi XIII mendesak transparansi penuh. Mereka juga menuntut Ditjen Pas tidak memberikan hak istimewa kepada narapidana kasus kejahatan ekonomi dan korupsi, di Lapas Cibinong maupun di fasilitas pemasyarakatan lain.

Daftar isi

01

33 Nama Korupsi, 21 Peserta Asimilasi, Satu Nama yang Dibuka

02

Lapas Cibinong: Temuan yang Membuat Rapat Ini Digelar

03

Setelah Pelaku Bebas: Soal Ganti Rugi

04

Yang Belum Terjawab

05

Sorotan Warganet: Fokus Terbelah

06

Cara Mengecek Sebelum Kena Lagi

33 Nama Korupsi, 21 Peserta Asimilasi, Satu Nama yang Dibuka

Rapat itu dinyatakan terbuka untuk umum. Yang hadir antara lain Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi, didampingi Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto.

Dua angka jadi sorotan: 33 dan 21. Keduanya disebut dalam bahan paparan, tapi tanpa rincian nama. Ferdy Sambo, terpidana kasus pidana umum, namanya justru ada di daftar.

Rieke mempertanyakan mengapa hanya satu nama yang dibuka. Ia juga menyoroti 21 peserta asimilasi yang tidak dirinci. Asimilasi adalah pembinaan narapidana di luar lapas; siapa saja yang masuk daftar itu tidak dijelaskan dalam paparan.

Harvey Moeis termasuk yang tidak disebut. Ia terpidana kasus korupsi tata niaga timah. Namanya muncul di luar bahan paparan, bukan di dalamnya.

Dari rapat itu keluar dua tuntutan. Pertama, transparansi penuh atas data warga binaan. Kedua, tidak ada hak istimewa bagi narapidana kejahatan ekonomi dan korupsi.

Anggota Komisi XIII lainnya, Yanuar Arif Wibowo, menempuh jalur berbeda. Ia mempertanyakan proses rotasi dan promosi pejabat di lingkungan pemasyarakatan, dan menyinggung soal tujuh narapidana yang kabur.

Lapas Cibinong: Temuan yang Membuat Rapat Ini Digelar

RDP Senin itu berangkat dari temuan Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pada inspeksi mendadak 23 September 2026, Ombudsman menemukan sejumlah ruangan dengan fasilitas yang disebut berstandar apartemen. Ruangan itu berada di area terpisah dari blok hunian warga binaan dan dilengkapi peralatan rumah tangga.

Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin menyebut kelengkapannya lengkap semua.

Itu sidak kedua Ombudsman ke Lapas Cibinong sepanjang 2026. Pada inspeksi pertama, Juli lalu, tim Ombudsman mengaku tidak diizinkan masuk area lapas. Pada sidak kedua, akses kembali dihambat meski tim membawa surat resmi dan memakai atribut kelembagaan.

Pemeriksaan baru berjalan setelah adu mulut dan aksi saling dorong dengan petugas di pintu masuk.

Buntutnya, lima pejabat Lapas Cibinong dinonaktifkan. Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Cibinong nonaktif, ikut duduk di RDP Senin itu.

Ombudsman sendiri tidak hadir di rapat tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengatakan pihaknya belum menerima undangan resmi hingga pukul 10.00 WIB pada hari pelaksanaan.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menyebut surat permintaan Komisi XIII ke Komisi II DPR, komisi mitra Ombudsman, belum berbalas.

Komisi XIII akan meninjau langsung Lapas Cibinong pada Rabu (30/9/2026).

Setelah Pelaku Bebas: Soal Ganti Rugi

Bagian yang paling dekat dengan korban bukan soal fasilitas lapas, melainkan soal uang.

Indra Kenz adalah terpidana kasus investasi bodong Binomo. CNN Indonesia melaporkan ia mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada korban. Pengakuan itu muncul setelah ia bebas bersyarat.

Korban menanggapi dari sisi lain. CNN Indonesia memberitakan korban Binomo menyoroti soal ganti rugi setelah pembebasan bersyarat itu. Tribunnews menyebut ganti rugi untuk korban masih bermasalah.

Di titik ini pertanyaan Rieke masuk akal secara praktis. PB diberikan 24 September. Hak korban belum pulih. Dasar asesmennya apa, dan siapa yang menilai.

Perlu dicatat: rincian bagaimana dana korban Binomo mengalir, berapa nilai kerugian, dan sejauh mana ganti rugi sudah dibayarkan tidak disebut dalam materi yang dihimpun untuk laporan ini. Yang tersedia hanya keterangan bahwa ganti rugi masih bermasalah.

Yang tersisa bagi korban adalah dua jalur yang tidak saling menggantikan. Jalur pidana berjalan di pengadilan dan berujung pada vonis. Jalur pengembalian dana berjalan di luar itu, dan di kasus ini belum tuntas.

Yang Belum Terjawab

Beberapa hal masih terbuka.

Tanggal 24 September sebagai hari pemberian PB hanya disebut dalam unggahan Metro TV. Belum ada konfirmasi terpisah soal tanggal itu dalam materi yang dihimpun.

Rincian 33 nama tipikor dan 21 peserta asimilasi juga baru muncul dari unggahan tersebut dan satu unggahan Garuda TV News. Ditjen Pas belum memberi tanggapan publik yang tercatat dalam materi ini.

Alasan Ombudsman absen di rapat pun tidak tunggal. Ombudsman menyebut belum menerima undangan resmi. Komisi XIII menyebut suratnya ke Komisi II belum berbalas. Dua keterangan itu tidak saling bertentangan, tapi keduanya belum menjelaskan kenapa undangan tidak sampai.

Yang jelas, rapat berjalan tanpa Ombudsman. Klarifikasi dari Ditjen Pas diminta langsung di ruangan.

Sorotan Warganet: Fokus Terbelah

Tujuh unggahan yang terhimpun di sekitar topik ini menunjukkan perhatian yang tidak seragam.

Media Indonesia dan SINDOnews menyoroti pernyataan Rieke soal Indra Kenz. Garuda TV News menyoroti angka 33 nama warga binaan yang tidak disebut. CNN Indonesia, Tribunnews, dan Konteks.co.id mengangkat sisi pelaku dan korban: pengakuan salah, permintaan maaf, dan ganti rugi yang belum tuntas.

Titik temunya satu: pembebasan bersyarat dan nasib korban. Titik bedanya, sebagian pembaca menempel pada isu tata kelola lapas, sebagian lain pada uang korban.

Interaksi di unggahan-unggahan itu kecil. Posting Metro TV mencatat 25 suka dan 10 repost. Angka-angka itu tidak bisa dipakai untuk mengukur besarnya keresahan publik, dan tidak membuktikan apa pun soal isi laporan.

Cara Mengecek Sebelum Kena Lagi

Kasus Binomo memberi satu pelajaran yang berlaku umum: vonis pidana tidak otomatis mengembalikan uang korban.

Dari yang tercatat di kasus ini, ada beberapa hal yang bisa dicek lebih awal.

Pertama, bentuk skemanya. Binomo disebut sebagai kasus investasi bodong dengan skema robot trading, yaitu perdagangan yang diklaim berjalan otomatis. Kalau sebuah platform menjual keuntungan dari mesin, bukan dari kinerja pasar yang bisa Anda lihat sendiri, itu titik yang perlu dipertanyakan.

Kedua, status izin entitasnya. Cek apakah platform atau perusahaan yang menawarkan investasi terdaftar di kanal resmi OJK. Kalau tidak terdaftar, tidak ada mekanisme pengaduan yang bisa memaksa pengembalian dana.

Ketiga, jalur ganti rugi. Tanyakan sejak awal bagaimana dana bisa ditarik, dan apa yang terjadi kalau ada sengketa. Di kasus Binomo, ganti rugi masih bermasalah meski pelakunya sudah divonis dan kini bebas bersyarat.

Keempat, jangan gantungkan pemulihan dana pada proses pidana. Kasus ini menunjukkan keduanya bisa berjalan dengan kecepatan berbeda. Pelaku mendapat PB pada 24 September, sementara hak korban belum pulih.

Bagi yang ingin mengikuti perkembangannya, ada satu agenda terdekat. Komisi XIII DPR meninjau Lapas Cibinong pada 30 September 2026. Peninjauan itu bisa memunculkan data baru soal narapidana kasus kejahatan ekonomi, termasuk soal siapa yang mendapat hak istimewa ---

Sumber

• Posting X @Metro_TV: https://twitter.com/Metro_TV/status/2104440967675961819
• Media Indonesia (@mediaindonesia): https://twitter.com/mediaindonesia/status/2104466566490521810
• SINDOnews (@SINDOnews): https://twitter.com/SINDOnews/status/2104473810372293088
• Garuda TV News (@garudatvnews): https://twitter.com/garudatvnews/status/2104448426717159908
• CNN Indonesia, Bebas Bersyarat, Indra Kenz Akui Salah dan Minta Maaf ke Korban Binomo: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260926151331-12-1408514/bebas-bersyarat-indra-kenz-akui-salah-dan-minta-maaf-ke-korban-binomo
• CNN Indonesia, Korban Binomo Soroti soal Ganti Rugi usai Indra Kenz Bebas Bersyarat: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260926174209-12-1408565/korban-binomo-soroti-soal-ganti-rugi-usai-indra-kenz-bebas-bersyarat
• Tribunnews, Indra Kenz Bebas Bersyarat, Ganti Rugi untuk Korban Disebut Masih Bermasalah: https://www.tribunnews.com/nasional/7888409/indra-kenz-bebas-bersyarat-ganti-rugi-untuk-korban-disebut-masih-bermasalah
• Konteks.co.id, Indra Kenz Pelaku Penipuan Binomo Bebas Bersyarat: https://www.konteks.co.id/nasional/1633060251/indra-kenz-pelaku-penipuan-binomo-bebas-bersyarat-akui-salah-dan-minta-maaf-ke-korbannya
• CNN Indonesia, Alasan Ombudsman Tak Hadir Rapat di DPR soal Lapas Mewah Cibinong: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260928140231-32-1409051/alasan-ombudsman-tak-hadir-rapat-di-dpr-soal-lapas-mewah-cibinong
• TVRI News, Komisi XIII DPR Dalami Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong: https://nasional.tvrinews.com/berita/tirc4ll-komisi-xiii-dpr-dalami-temuan-fasilitas-mewah-di-lapas-cibinong
• DW.com, 5 Pejabat Lapas Cibinong Dinonaktifkan: https://www.dw.com/id/dpr-dan-dirjenpas-gelar-rapat-soal-lapas-cibinong/a-79452446
• Inilah.com, Komisi XIII DPR Turun Tangan, Lusa Lapas Cibinong Bakal Dicek Langsung: https://www.inilah.com/komisi-xiii-dpr-turun-tangan-lusa-lapas-cibinong-bakal-dicek-langsung
• VOICE Indonesia, Komisi XIII DPR RI Soroti Promosi Pejabat Lapas Cibinong: https://voiceindonesia.co/hukum/komisi-xiii-dpr-ri-soroti-promosi-pejabat-lapas-cibinong-singgung-7-napi-kabur

Laporan ini bersifat informatif dan bukan rekomendasi investasi.