Dana Syariah Diguncang Kasus Besar, Eks Pejabat OJK Menjadi Tersangka

Kasus Dana Syariah Indonesia kembali memunculkan alarm besar bagi industri fintech lending. Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia menilai perkara ini tidak cukup dibaca sebagai gagal bisnis atau gagal investasi biasa.

Menurut mereka, kasus yang diduga merugikan lebih dari 14 ribu lender dengan nilai kerugian lebih dari Rp2,4 triliun itu mengarah pada dugaan insider fraud. Artinya, dugaan kecurangan dilakukan oleh pihak yang memahami sistem, mekanisme pengawasan, dan celah di industri keuangan.

Sorotan itu menguat setelah penyidik menetapkan FH sebagai tersangka. FH disebut memiliki latar belakang sebagai mantan pejabat Otoritas Jasa Keuangan dan pernah menduduki posisi penting di sektor keuangan digital. Dalam pemberitaan Katadata sebelumnya, FH juga disebut pernah terkait dengan BEI.

Daftar isi

01

Bukan Sekadar Gagal Bayar

02

Peran FH Masih Disidik

03

Proyek Fiktif Jadi Titik Bahaya

04

Aset yang Terlacak Masih Jauh

05

Pelajaran untuk Lender Indonesia

Bukan Sekadar Gagal Bayar

Ketua Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia, Achmad D. Pitoyo, mengatakan latar belakang FH membuat kasus ini perlu dipandang lebih serius. Menurut paguyuban, jika dugaan itu terbukti, maka perkara ini bukan dilakukan oleh orang yang tidak paham aturan, melainkan oleh pihak yang justru memahami sistem dan celah pengawasan.

Pernyataan itu penting. Dalam banyak kasus fintech, masyarakat sering melihat masalah hanya sebagai gagal bayar. Padahal, jika ada dugaan proyek fiktif, konflik kepentingan, nominee saham, atau pihak internal yang ikut mengatur aliran dana, risikonya menjadi jauh lebih dalam.

Dana Syariah Indonesia disebut telah menyeret korban dari berbagai kalangan. Ada pensiunan. Ada korban PHK. Ada orang tua tunggal. Ada tenaga medis. Ada keluarga yang kehilangan tabungan untuk pendidikan dan masa pensiun.

Peran FH Masih Disidik

Penetapan FH merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap tersangka sebelumnya, yakni TA selaku Direktur Utama, ARL selaku Komisaris, MY selaku mantan Direktur, dan AS selaku mantan Direktur PT Dana Syariah Indonesia.

Berdasarkan hasil penyidikan yang dikutip Katadata, FH disebut berperan sebagai founder dan advisor. Ia juga diduga mendirikan dan menjabat pada sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan PT Dana Syariah Indonesia.

Perusahaan yang disebut antara lain PT Mediffa Barokah Internasional, PT Iqqon Triarta Mas, dan PT Duo Putra Lestari. FH juga disebut menjadi pemegang saham mayoritas di PT BPRS Albarokah, PT Surya Finansial Utama, dan PT Surya Ritelindo Utama.

Penyidik juga menduga FH memiliki saham nominee di PT Dana Syariah Indonesia tanpa melakukan setoran modal. Ia disebut aktif dalam rapat pengembangan perusahaan, baik melalui RUPS maupun pertemuan mingguan.

Namun semua ini masih berada dalam proses hukum. Status tersangka bukan putusan bersalah. Pembuktian tetap harus berjalan di pengadilan.

Proyek Fiktif Jadi Titik Bahaya

Salah satu bagian paling sensitif dalam perkara ini adalah dugaan proyek fiktif. Penyidik menyebut FH diduga mengetahui adanya kampanye proyek fiktif yang diunggah melalui situs web dan aplikasi perusahaan untuk menarik lender menempatkan dana.

Jika dugaan ini terbukti, maka risikonya bukan lagi hanya gagal bayar borrower. Masalahnya berubah menjadi risiko informasi palsu yang berada di jantung platform.

Bagi lender, ini sangat serius. Keputusan mendanai biasanya dibuat berdasarkan informasi proyek, identitas penerima dana, skema pengembalian, dan reputasi platform. Jika informasi proyek tidak benar, lender kehilangan dasar untuk menilai risiko.

Aset yang Terlacak Masih Jauh

Masalah lain adalah pemulihan kerugian. Katadata melaporkan bahwa aset yang berhasil ditelusuri baru sekitar Rp320 miliar. Angka itu masih jauh dari total kerugian yang disebut mencapai lebih dari Rp2,4 triliun, bahkan dalam perkembangan lain disebut mendekati Rp2,5 triliun.

Dari nilai Rp320 miliar tersebut, paguyuban menyebut sekitar Rp20 miliar berupa kas. Sisanya berupa aset di Medan, Cikarang, kantor pusat SCBD, serta aset lain yang diduga terkait para tersangka.

Kesenjangan ini membuat peluang pengembalian dana penuh menjadi tantangan besar. Proses pidana bisa berjalan, tetapi korban tetap membutuhkan asset tracing yang kuat agar pemulihan dana tidak berhenti di atas kertas.

Pelajaran untuk Lender Indonesia

Kasus ini memberi pelajaran keras bagi lender fintech. Izin dan pengawasan memang penting, tetapi tidak cukup menjadi satu-satunya dasar kepercayaan. Lender tetap perlu melihat kualitas proyek, transparansi borrower, jaminan, riwayat pembayaran, afiliasi perusahaan, dan konsentrasi risiko.

Jangan menaruh dana terlalu besar pada satu platform. Jangan hanya percaya pada label syariah, reputasi pendiri, atau latar belakang pejabat. Semua itu bisa membantu membangun kepercayaan, tetapi tidak menggantikan uji risiko.

Jika platform sering menawarkan proyek dengan imbal hasil menarik, tetapi informasi borrower terbatas, laporan perkembangan tidak jelas, atau ada afiliasi yang sulit ditelusuri, lender perlu berhati-hati.

Kasus Dana Syariah Indonesia menunjukkan satu hal penting: risiko fintech lending tidak selalu datang dari borrower yang gagal bayar. Risiko paling berbahaya bisa datang dari dalam sistem itu sendiri.